Perpustakaan Bukan Tong Sampah!

-->

Artikel ini telah dimuat di Harian Joglosemar, 23 Mei 2012

Oleh : Romi Febriyanto Saputro

Awal bulan April yang lalu, Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen menerima email dari Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia (APISI) yang berisi ajakan untuk mendukung protes atas pelecehan beberapa pihak terhadap perpustakaan. Surat protes yang bertajuk “Perpustakaan Bukan Tong Sampah!” ini merupakan reaksi atas berita di Harian Suara Merdeka, 18 Maret 2012, yang berjudul “Guru Pemukul Siswa Dibebastugaskan Mengajar”.

Tahun 2009, kasus yang sama terjadi di SMP Negeri 79 Jakarta, seperti yang dimuat di Koran Tempo pada tanggal 19 Januari 2009 dengan judul “Guru Penganiaya Siswa Dipindah Tugas”.

Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia (APISI) sebagai lembaga pengembangan kepustakawan sekolah Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan dari Dinas P dan K Kabupaten Purworejo terhadap guru pelaku penganiayaan siswa di SMPN 26 Purworejo, dengan memindahtugaskan guru bermasalah, dalam hal ini Ar (pelaku penganiayaan), menjadi tenaga perpustakaan.

Penempatan ini bertentangan dengan pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyebutkan bahwa : ”Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan”.

Hal ini juga memberi citra buruk bagi perpustakaan sekolah yaitu sebagai tempat penghukuman. Perlu diketahui bahwa Tenaga Perpustakaan Sekolah juga memiliki kompetensi-kompetensi tertentu, yang bukan saja kompetensi teknis melainkan juga kompetensi sosial. Hal ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Di abad informasi ini, ternyata citra perpustakaan sebagai tempat hukuman, tempat buangan, dan tong sampah masih melekat erat di kalangan aparatur pemerintah sendiri. Ironisnya, hal ini keluar dari lisan petinggi dunia pendidikan mestinya lebih paham bahwa perpustakaan adalah sarana untuk membudayakan minat baca..

Pantas saja dunia pendidikan kita mengalami kesulitan untuk mendongkrak budaya membaca dari ranah sekolah karena memang masih ada pandangan menyesatkan tentang perpustakaan dari para pendidiknya. Padahal, sekolah memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis untuk mendongkrak minat baca. Sekolah diharapkan dapat memutus rantai generasi terdahulu yang tidak suka membaca.

Perpustakaan sekolah bukan sekedar tempat untuk meminjam buku melainkan sebagai wadah untuk memberdayakan peserta didik dan anggota komunitas sekolah agar menjadi manusia yang melek informasi dan bisa berfikir bahwa membaca itu penting. Bukan sekedar membaca alfabetis melainkan membaca fungsional. Membaca yang mampu meningkatkan fungsi kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Untuk itu, perpustakaan harus diisi oleh orang-orang yang berkompetensi tinggi, bukan orang-orang yang bermasalah.

Stigma buruk terhadap perpustakaan sekolah tak dapat dilepaskan dari mentalitas bangsa ini yang lebih menghargai sesuatu yang bersifat materiil dan kurang menghargai sesuatu yang bersifat non-materiil. Perpustakaan adalah investasi masa depan yang hasilnya tidak bisa langsung dirasakan hari ini. Keterlambatan bangsa ini dalam merespon perpustakaan akan menyebabkan kualitas sumber daya manusia cenderung jalan di tempat.

Citra perpustakaan sebagai tempat buangan tak hanya terjadi di dunia pendidikan. Di kalangan birokrasi stigma negatif ini masih cukup kuat. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota masih dipandang sebagai tempat hukuman bagi para PNS yang bermasalah. Bahkan para pejabat yang dimutasi di perpustakaan umum karena kewajaran proses mutasi masih sering dipersepsikan memiliki kesalahan besar sehingga harus dibina dan bertaubat di perpustakaan.

Kalangan birokrasi juga masih memiliki pandangan meremehkan terhadap dunia perpustakaan. Seolah perpustakaan merupakan tempat yang tidak memiliki pekerjaan penting. Pandangan menyesatkan ini menunjukkan betapa piciknya pola pikir bangsa ini yang menganggap membaca dan buku bukan merupakan bagian dari elemen pembangunan bangsa.

Lihat saja anggaran APBD Kabupaten/Kota di tanah air ! Nominal yang dianggarkan untuk pengadaan buku di perpustakaan masih jauh dari angka minimal kebutuhan. Tanpa disadari banyak pemerintah daerah yang menghancurkan minat baca masyarakatnya dengan memberi anggaran minim untuk perpustakaan.

Dengan anggaran seadanya, perpustakaan tak akan mampu membeli buku-buku baru sesuai dengan keinginan masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan merasa bosan dengan perpustakaan karena koleksi bukunya kurang mengikuti perkembangan zaman.

Berbekal anggaran seadanya, nasib gedung perpustakaan yang sempit juga tidak akan berubah. Negeri ini sudah cukup banyak melahirkan bupati dan walikota yang konon katanya “berprestasi”. Namun, sampai hari ini penulis belum pernah membaca berita tentang kiprah bupati dan walikota yang “berprestasi” tadi dalam memberdayakan perpustakaan umum kabupaten/kota. Prestasi yang mereka ukir entah mengapa tidak sampai masuk ke perpustakaan.

Bagi mereka fungsi perpustakaan mungkin sudah digantikan dengan internet. Internet memang memberikan informasi yang jauh lebih cepat dan praktis daripada buku. Namun informasi yang diberikan internet sekedar informasi yang bersifat instan, parsial, dan kurang utuh. Internet hanya akan menghasilkan generasi copy paste, bukan generasi yang penuh inisiatif, kreatif, dan inovatif yang hanya bisa diperoleh dengan membaca buku. Internet sekedar makanan tambahan otak sedangkan buku adalah makanan pokok otak.

Negeri tercinta ini terhitung terlambat dalam membangun budaya membaca anak bangsa. Ibu Pertiwi yang dilahirkan secara merdeka tahun 1945, baru melahirkan perpustakaan nasional 35 tahun kemudian (1980). Ironisnya lagi, pemerintah membutuhkan waktu 9 tahun untuk mengakui perpustakaan nasional sebagai “anak kandung” yang sejajar dengan “anak-anak” yang lain dengan status mandiri (LPND, tahun 1989).

Bandingkan dengan Malaysia, yang merdeka pada tahun 1963, telah mampu melahirkan Perpustakaan Negera Malaysia pada tahun 1971. Jepang yang hancur lebur di bombardir bom atom sekutu tahun 1945, telah melahirkan Perpustakaan Nasional 3 tahun kemudian (1948).

Alvin Toffler mengatakan siapa yang menguasai informasi berarti telah menguasai dunia. Perpustakaan sebagai pusat informasi sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menuju jendela kemajuan peradaban. Masyarakat yang “melek” informasi tentu akan lebih mudah memberdayakan dirinya sendiri dan lingkungannya.

Sebaliknya, masyarakat yang “buta” informasi akan sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri, bahkan pada titik kritis ia akan “dipedayai” oleh orang/bangsa lain sang penguasa informasi. Fenomena TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri yang cenderung buta informasi membuktikan hal ini. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi karena minimnya akses terhadap informasi. Menjadi bangsa kuli, bahkan di negeri sendiri !

[1] Romi Febriyanto Saputro, S.IP adalah Kasi Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan (Binalitbang) di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen.

Perpustakaan Bukan Tong Sampah!

Related Posts:

0 Response to "Perpustakaan Bukan Tong Sampah!"