Menggugat Kompetensi PNS!
-->
*Oleh Romi Febriyanto Saputro
Artikel ini telah dimuat di Harian Joglosemar, 12 Mei 2012
Birokrasi kembali mendapat sorotan negatif dari publik. Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis, pada 2012 terdapat 291
kabupaten/kota yang memproyeksikan belanja pegawainya lebih dari 50 persen. Di
antara 291 daerah itu, terdapat 11 daerah yang memiliki belanja pegawai lebih
dari 70 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Di Indonesia, saat ini terdapat 398 kabupaten dan 93 kota. Sisa anggaran untuk belanja program kegiatan hanya 9 persen sampai 14 persen.
Tentu saja kepentingan masyarakat luas yang kembali dikorbankan. Hal ini
diperparah dengan rendahnya kompetensi PNS. Kompetensi PNS yang rendah
menyebabkan birokrasi terjebak kegiatan rutin dan tidak mengutamakan kegiatan
pembangunan yang berpihak kepada rakyat.